NIK Diubah Jadi NPWP: Agar Keamanan Data Wajib Pajak Aman

NIK Diubah Jadi NPWP: Agar Keamanan Data Wajib Pajak Aman

Neilmaldrin Noor selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak menjamin data para wajib pajak (WP) aman selama tahap transisi penggunaan Nomor Induk Kependudukan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Beliau mengatakan sekarang pihaknya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil akan menggabungkan data perpajakan dengan data kependudukan. 

“Data WP tetap dirahasiakan. Sehingga tidak berarti dengan menggabungkan sistem, (pihak) sini dapat membaca dan pihak sana dapat membaca, maka jangan khawatir,” ungkapnya ke wartawan di Jakarta pada Senin (6/6). 

Neilmaldrin pun mengungkapkan jika keamanan data tersebut pun sudah dijamin oleh UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebelumnya, beliau menuturkan penggabungan data kependudukan dengan data perpajakan dilakukan guna memberikan kemudahan untuk WP dalam menerima dan mengakses layanan perpajakan dan juga untuk mendukung kebijakan satu data saja di Indonesia. 

Rencana penggabungan tersebut ada pada Perjanjian Kerja Sama mengenai pemanfaatan NIK, KTP, dan Data Kependudukan dalam layanan DJP Kementerian Keuangan RI. 

Perjanjian itu disetujui oleh Suryo Utomo yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu dan Arif Fakrulloh sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (20/5). 

“Perjanjian itu merupakan sebuah addendum dari perjanjian kerja sama belum lama ini  sudah ditandatangani di tanggal 2 November 2018 yang memiliki tujuan agar bisa memperkuat penggabungan data antara Ditjen Dukcapil dan DJP, khususnya yang berhubungan dengan NPWP dan NIK,” jelas Neilmaldrin. 

Addendum ini adalah sebuah bentuk pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan Nomor Wajib Pajak yaitu kewajiban pencantuman NIK dan NPWP pada layanan publik dan aktivitas pengadaan dan pemutakhiran basis data perpajakan dan data kependudukan.  

Neilmaldrin juga mengungkapkan penggabungan data perpajakan dan kependudukan juga bisa semakin memperkuat usaha penegakan kepatuhan dalam perpajakan. Sebab, data kependudukan adalah data sumber yang dipakai oleh banyak lembaga dan instansi pemerintahan atau non pemerintah, sehingga bisa efektivitas pengawasan kepatuhan dalam pajak bisa berjalan secara efektif. 

“Kami pun berharap sinergi dari dua instansi di masa mendatang bisa semakin kuat guna membangun Indonesia yang lebih adil, baik dan sejahtera lewat penerimaan pajak.” tambahnya. 

NIK Diubah Jadi NPWP: Agar Keamanan Data Wajib Pajak Aman

Pemerintah Perlu Siapkan Infrastruktur dan SDM dengan Matang

Salah satu yang diatur sudah mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang merupakan penambahan fungsi pada NIK sebagai pengganti NPWP. 

Menurut Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM, penggabungan NPWP ke dalam KTP ini pun adalah sebuah usulan yang diberikan DPR RI supaya mempermudah untuk memantau wajib pajak. 

Berhubungan dengan hal tersebut, Pratama Persadha selaku pakar keamanan siber mengungkapkan pemanfaatan dan pengabungan NIK ke dalam nomor wajib pajak menjadi langkah yang bagus guna mempercepat digitalisasi di Indonesia. 

“Melihat tujuan dari pemerintah yang ingin memiliki pelayanan publik di Indonesia dengan cepat. Tetapi balik lagi, yang paling penting adalah penggunaan teknologi, dan juga SDM yang wajib diperhatikan untuk mempersiapkan rencana tersebut,” jelasnya pada Tekno Liputan6.com, Selasa (12/10). 

Tidak hanya itu saja, Pratama juga menuturkan bahwa program tersebut bentuk implementasi fungsi dari elektronik KTP, sehingga fungsinya wajib diperbanyak. Sebab jika telah siap, seharusnya e-KTP dapat dipakai untuk hal lain, misalnya kebutuhan imigrasi sampai Pemilu elektronik. 

“Tetapi wajib diyakini sebab jarang sekali ada sistem yang bisa aman dari hacker. Apalagi, bila ada perpindahan data. Oleh sebab itu, pemerintah wajib memperhatikan dengan serius keamanan data dari seluruh masyarakat,” jelas chairman lembaga riset keamanan siber Indonesia tersebut. 

Oleh karena itu, beliau menuturkan juga bahwa pemerintah dapat menerapkan standar keamanan dengan layak seperti enkripsi yang telah diterapkan pada aplikasi Peduli Lindungi. 

Tidak Perlu Bayar Pajak untuk yang Tidak Berpenghasilan 

Sebelumnya, Amir Uskara sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menjelaskan tujuan dari NIK digabungkan dengan NPWP yaitu untuk memudahkan proses pendaftaran WP dan pelaporan. Menurut beliau, yang akan diuntungkan yaitu wajib pajak sendiri. 

“Tidak perlu buat NPWP di kantor pajak nantinya dan untuk lapor SPT cukup masukkan NIK saja. Bisa menghemat waktu dan jauh lebih mudah. Untuk pemerintah penggabungan wajib pajak dengan data penduduk diharapkan bisa memperbaiki kepatuhan dalam membayar pajak dan proses pengawasan,” jelasnya kepada Liputan6.com, Senin (11/10). 

Amir menjelaskan bahwa nantinya masing-masing WNI yang mempunyai NIK, sudah otomatis masuk dalam database pajak. Tetapi, tidak berarti mereka masuk dalam kategori yang wajib membayar pajak. 

Setelah membaca ulasan di atas berarti sekarang sudah jelas jika NIK yang akan berganti menjadi NPWP ini tidak perlu diragukan lagi keamananya. Semoga pemberlakukan peraturan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, ya! 


Leave a Reply

Your email address will not be published.